ROA Sosialisasi Pengembangan Peluang Pendapatan Perempuan melalui Usaha Ekonomi Produktif di Dua Kecamatan

oleh -

Poso-Relawan Orang dan Alam (ROA) melakukan Sosialisasi Pengembangan Peluang Pendapatan Perempuan melalui Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Lore Utara dan lore Peore Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Konsorsium KPPA atas dukungan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi dan Forest Programme III.

Nur Humairoh, fasilitator lapangan untuk program tersebut mengatakan berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Poso untuk mewujudnya Kabupaten Poso yang damai, adil dan sejahtera yang didukung sumberdaya manusia yang andal dan bermartabat dengan misi poin kedua adalah meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis usaha melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, BUMDES, Pertanian dan Pariwisata berdasarkan potensi wilayah didukung dengan infrastrukur yang memadai.

“Berbagai kebijakan dan program pemerintah telah dan sedang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Pembangunan di daerah Kabupaten Poso yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat”ujarnya.

Sosialisasi di Kecamatan Lore Utara

Namun, walaupun demikian harus diakui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso menghadapi pembangunan 20 tahun kedepan segala upaya untuk mengatasi masalah yang belum teratasi akan terus dilanjutkan. Titik berat pembangunan di bidang ekonomi tidak saja tertuju pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus memperhatikan masalah distribusi pendapatan bagi masyarakat secara wajar, melalui penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang seluas-luasnya.

Sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya merupakan upaya mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Proses pembangunan ekonomi daerah bagaimana mengkombinasikan antara kekayaan sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia (termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi), sumber daya modal bersama dengan institusi-institusi yang ada, sehingga terjalin suatu pola pembangunan yang bersifat kemitraan dan partisipatif antara pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, koperasi dan pelaku ekonomi lainnya.

“Berbagai upaya yang telah dan sedang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun LSM ternyata belumlah cukup untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Sangat disadari bahwa persoalan kemiskinan diwilayah ini bukan saja menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga terkait dengan kerentanan seseorang atau rumah tangga untuk menjadi miskin,”Jelasnya.

Huma mengatakan kerentanan tersebut sangat banyak dipengaruhi oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar (keamanan, pangan, pakaian, perumahan dan kesehatan) yang boleh jadi disebabkan oleh perilaku seseorang kelompok atau sistem nilai/kultur dan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, persoalan ekonomi jangka panjang yang akan dihadapi akan berkisar pada pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja/lapangan usaha, distribusi pendapatan yang lebih merata dan pengentasan kemiskinan.

Dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukan peningkatan yang ditandai dengan program-program pembangunan yang makin responsive terhadap isu gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
Kabupaten Poso mampu menjadi daerah yang unggul dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui usaha-usaha pengembangan perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jaringan pasar lokal, regional dan internasional yang kuat dan stabil, adil dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Persoalan kemiskinan dapat diatasi dengan terciptanya iklim usaha produktif usaha berbasis kerakyatan yang mampu memperluas lapangan kerja, perkuatan sektor pertanian sehingga menjamin ketahanan pangan lokal, penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

“Tidak ada lagi masalah disparitas gender karena adanya pemenuhan target partisipasi laki-laki dan perempuan di segala bidang pembangunan. Sehingga tercipta keadilan gender yang sesuai dengan kapasitas dan budaya bangsa”Harap Huma panggilan akrabnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *