OJK Sulteng dan KPH Dampelas Tinombo Bahas Peluang Pasar HHBK

oleh -

Palu- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo ,Rabu (3/7) bertemu membahas produk-produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang potensinya banyak dimiliki di daerah Sulawesi Tengah.

Agus Efendi Kepala KPH Dampelas Tinombo dalam pertemuan di Kantor OJK menyampaikan sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan sejumlah pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun dalam kawasan.

”Salah satu pemberdayaan yang dilakukan yakni pemberdayaan ekonomi melalui produk-produk hasil hutan bukan kayu semisal yang saat ini yang telah dikembangkan adalah gula aren, pala dan karet serta masih ada produk lainnya,”Ujarnya.

Ia menambahkan produk-produk HHBK mulai dikembangkan oleh kelompok tani hutan hanya saja masih terdapat kendala dan tantangan bagi pengembangan produksi termasuk menyangkut pasar dari produk itu sendiri.,”Saat ini ada 12 kelompok tani hutan yang kami dampingi melalui program Forest Invesment Programme (FIP) II dan telah berproduksi akan tetapi masih ada kendala pasar”Ungkapnya.

pertemuan antara KPH Dampelas Tinombo dan Jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah

Gamal Abdul Kahar Kepala OJK Sulawesi Tengah menyambut baik pertemuan ini yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan forum bisnis dan akses pembiayaan bagi kelompok tani hutan.

Ia menyebutkan OJK memiliki program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini baru terbentuk di tingkat pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota.

“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha utamanya adalah mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena akan berkembang namun masih memiliki berbagai hambatan,”ujarnya.

Ia menambahkan hambatan pertama adalah pengetahuan akses keuangan yang kurang, dan modal usaha, hal itulah yang akan dijembatani oleh TPAKD dan olehnya pihaknya juga meminta agar Bank Sulteng bisa terlibat dan memfasilitasi melalui dukungan pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *